Untuk anda para pembaca blog saya, yang berminat untuk mengetahui tentang hukum pidana ekonomi, maka saya akan coba paparkan pengantarnya. semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Tujuan Negara
Negara Indonesia memiliki beberapa tujuan yang diantaranya terdapat pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang meliputi :
1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMRDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
Semua tujuan tersebut berakhir pada suatu tujuan utama yaitu Pembangun Nasional.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2004

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Dalam Pembangunan Nasional sendiri merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dng prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dng menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan :
a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PENGARUH PERKEMBGN GLOBALISASI EKONOMI DAN
THD PEREKONOMIAN NASIONAL
• INTEGRASI MASYARAKT/NEGARA
• TEKNOLOGI INFO-KOM: BERKMBANG PESAT
• TIADA BATAS & HAMBATAN
• AKTVITAS ORNG/KORPORASI --TRANSNASI
• PERUBAHAN-MEMPENGRUHI SCRA GLOBAL
• NORMA,IKATAN, TATANAN GLOBAL
• KEDAULTAN NEGARA BERKURANG

PERAN PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN PEREKONOMIAN
fungsi pengaturan/regulasi berdasarkan otoritasnya, maka keberadaan hukum menjadi penting dalam memasilitasi kegiatan Perekonomian :
Mekanisme perilaku pasar penting mengkaji prinsip-prinsip moral dalam dunia bisnis yang memuat aturan-aturan moral, agar pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya menghargai nilai-nilai etika yang bersifat universal.

bangunan hukum è rule of law --juga sebagai rule of morality
Adanya pendekatan ekonomi kelembagaan yang mensyaratkan, antara lain mengenai aturan main dan norma-norma, serta sistem pemantauan dan penegakannya, dalam perhatian terhadap kegiatan-kegiatan bidang ekonomi.
Satjipto Rahardjo; sistem peraturan dlm masyarakat merupakan conditio sine qua non bagi berjalannya kegiatan ekonomi. Kehidupan ekonomi mengandaikan terlebih dahulu adanya suatu tertib sosial tertentu, dan di dlm tertib sosial itulah kegiatan ekonomi dilaksanakan. Perilaku ekonomi yg didorong oleh perhitungan-perhitungan sebagaimana harus dijalankan di dlm konteks tatanan sosial tertentu.

Menurut Burg’s (Peran hukum dan pembangunan);
1. stabilitas (stability),
2. prediksi (predictabilty),
3. keadilan (fairness),
4. pendidikan (education),
5. pengembangan khusus dari sarjana hukum ( the special development abilites of the lawyer).


Sistem hukum nasional Indonesia yang menyangkut kehidupan ekonomi perdagangan
A.Hukum ekonomi internasional
B.Hukum ekonomi nasional :
* hukum hak kekayaan intelektual,
*hukum investasi terkait dengan perdagangan,
* hukum persaingan,
* hukum penyelesaian sengketa,
* informasi hukum yang terkait dengan adanya prinsip transparancy.

Ruang Lingkup Hukum Ekonomi

Bidang yang diatur dalam hukum perdata, hukum publik, dan hukum dagang, yang secara interdisipliner dapat dituangkan dalam norma-norma hukum ekonomi (Sumantoro) :
A. Sektoral fisik seperti di bidang pertanian, pertambangan, industri,
B. kegiatan non-fisik sifatnya : di bidang perdagangan, jasa-jasa bangunan, konsultasi, kontraktor, paten, dsb,
C. penyelenggaraan sarana dan fasilitas usaha seperti: di bidang perpajakan, penyelesaian sengketa dlm bidang ekonomi, perburuhan, ijin kerja dSB.

Aspek hukum ekonomi Indonesia

Menurut Sunaryati Hartono ;
(a) aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan,
(b) aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi itu sesuai dengan sumbangannya.

Hukum Ekonomi Indonesia

(1) Hukum ekonomi pembangunan : pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional
(2) Hukum ekonomi sosial: pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan manusia Indonesia

Sri Redjeki Hartono: kajian hukum ekonomi

Kajian makro = kajian hukum thd setiap hal yg ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro, dan campur tangan negara thd kegiatan tsb sehingga tercapai suatu masyarakat ekonomi yg sehat dan wajar. Ruang lingkupnya hukum publik dengan kajian makro.

Kajian mikro = Ruang lingkup hukum perdata sebagai kajian mikro merupakan kajian yg mempunyai wawasan khusus thd hubungan-hubungan yg tercipta yang diakibatkan adanya kegiatan ekonomi oleh para pribadi

Pembangunan Indonesia
Pembangunan manusia seutuhnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Guiding Principles for Prevention and Criminal Justice in The Context Development and a New International Economic Order =hendaknya meliputi pencegahan kejahatan sebagai salah satu tujuan pokok dlm pembentukan suatu tatanan ekonomi internasional baru.
kebijakan pencegahan kejahatan dan
peradilan pidana
 memperhitungkan sebab-sebab struktural,
 mencakup sebab-sebab sosial ekonomi, ketidakadilan,
 kejahatan sering merupakan suatu gejala

Program-Program Pembangunan
1. Direncanakan dan dilaksanakan dengan menyesuaikan kenyataan-kenyataan lokal, regional, dan nasional, meliputi termasuk kejahatan, disertai kajian thd pengaruh sosial dan akibat keputusan kebijakan serta penanaman modal.
2. Harus didasarkan pada penilaian dan perkiraan nyata mengenai kecenderungan sosial-ekonomi masa sekarang dan yang akan datang, Kajian bersifat ekonomis, hendaknya juga meliputi faktor-faktor sosial dan penelitian kemungkinan akibat kriminogen alternatif strategi untuk menghindari

Quinney
Kejahatan merupakan produk dari ketidak-harmonisan kekuatan-kekuatan sosial, lembaga sosial.
• termasuk di antaranya hasrat akan kemewahan, ketidakpatuhan thd agama dan prinsip-prinsip moral, serta kemiskinan.
• kejahatan dilihat sebagai penyakit,penyembuhanny dengan cara mengatasi mengatasi masalah-masalah tsb

Indonesia Sedang Berkembang Ke Arah Industri Moderen
Hal ini ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih dalam bidang informasi antar bangsa termasuk niaga internasional
Yang mengakibatkan kriminalitas kontemporer melanda dan mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bid. ekonomi : kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran

Keterlibatan Hukum Pidana
1) bersifat otonom sama artinya dengan bersifat murni dlm perundang-undangan hukum pidana sendiri, baik dlm merumuskan perbuatan yg dianggap bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidananya, penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan.
2) bersifat komplementer bagi bidg hukum lain, misalnya hukum administrasi. kedudukan hukum pidana bersifat menunjang penegakan norma yang berada di bidg hukum lain, mis: pengaturan perpajakan, hak cipta, paten, dsb

Pendayagunaan hukum pidana terimplementasi pada kinerja hukum pada umumnya yang meliputi 2 fungsi yaitu:

1) Kontrol sosial
Yaitu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah-laku sesuai dengan harapan masyarakat, yang di sini lebih bersifat statis dan diorientasikan pada masa sekarang.

2) Rekayasa sosial
Merupakan fungsi hukum utk mempngaruhi perilaku orang2 utk menjangkau pd masa mendatang (bersifat dinamis), ditujukan utk melkukan perubahan-perubahan yg dikehendaki.

Alternatif reaksi terhadap kejahatan yakni dengan cara mendayagunakan hukum pidana yang direncanakan secara baik agar berlaku mangkus
kebijakan hukum pidana yaitu suatu proses yang terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administrative

Penggunaan Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Kejahatan

Fungsi Hukum Pidana Yang Subsider
Yakni hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan tetap dilibatkan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal.
Politik kriminal tersebut berupa Konggres PBB IV 1970 adalah planning for social defence yang harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.

Tahap kebijakan legislatif operasional à bagian perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal kebijakan perundang-undangan

• Konggres PBB ke VIII 1990 :
Newly formulated policies and legislation should be as dynamic as the modes of criminal behaviour and should remain abreast of the changes in the forms and dimensions of crime
• permasalahan sentral =è 1) penetapan perbuatan =tindak pidana,
2)=sanksi pidana yang sebaiknya dikenakan.
• 3) perhatian thd pelakunya = menyangkut masalah pertanggungjawaban.


fungsionalisasi hukum pidana =operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana
>pengertian penegakan hukum pidana
Fungsionalisasi hukum pidana :
• faktor perundang-undangan,
• faktor aparat/badan penegak hukum
• faktor kesadaran hukum.
tiga komponen sistem hukum :
• substansi hukum,
• struktur hukum
• budaya hukum

Fungsionalisasi Hukum Pidana yaitu operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, atau sama saja dengan pengertian daripada penegakan hukum pidana itu sendiri.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fungsionalisasi hukum pidana antara lain :
a. faktor perundang-undangan;
b. faktor aparat penegak hukum;
c. faktor kesadaran hukum.
Tiga komponen sistim hukum terdiri dari:
a. substansi hukum;
b. struktur hukum;
c. budaya hukum.
Perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan antara lain:
a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
b. perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistim penerapannya.
c. perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistim peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.
Kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yang dalam undang-undang tidak lain adalah merupakan proses.
Tolok ukur kriminalisasi:
a. menyangkut tujuan hukum pidana;
b. penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki;
c. perbandingan antara sarana dan hasil;
d. kemampuan badan penegak hukum.
Herbert L. Packer berpendapat bahwa:
a. tindak pidana tidak hanya immoral, melainkan juga perbuatan yang berlawanan dengan pandangan umum masyarakat;
b. perbuatan itu yang harms to others.
Harry V. Ball dan Lawrence Friedman berpendapat bahwa:
“attempt to distinguish the traditional property offenses from his pure economic policy offenses turns out to be an instance of circular reasoning. The basic difference is presumably found in the fact that the traditional offenses are naturally associated with a stigma of moral reprehensibility while the economic offenses are morally neutral. But that traditional offenses posses this natural association in part precisely because they are criminal under traditional categories of crime. This seems to mean at its core that his morally neutral conduct is so simply because it is newly proscribed behaviour.”
Garis besar pendapat tersebut adalah:
a. beda tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tradisional dari tindak pidana ekonomi.
b. tindak pidana yang tradisional berkaitan dengan pengecapan pertangungjawaban moral.
c. tindak pidana ekonomi bersifat netral secara moral.
Pertanggungjawabannya:
a. menyangkut apakah pelakunya mempunyai kesalahan atau tidak.
b. hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).
c. asas ini sulit diterapkan pada korporasi pada umumnya.